HOME
Home » Artikel » Dinamika dan konsekuensi Pabrik di Pemukiman Warga

Dinamika dan konsekuensi Pabrik di Pemukiman Warga

Posted at April 1st, 2017 | Categorised in Artikel

Berdirinya pabrik di tengah pemukiman warga cukup banyak di kota bandung, dari tiap-tiap pabrik itu hampir pasti semuanya menimbulkan masalah untuk warga baik itu dari sisi gangguan lingkungan, polusi, dan berbagai dampak lain yang cukup banyak di keluhkan warga. Bahkan permasalahan itu sudah muncul sejak proses perijinan dan pembangunan pabrik.

Ada dua pabrik yang saya amati dilingkungan saya, pola dalam proses pendiriannya selalu sama mereka merekrut warga tempatan sebagai “tangan Kanan”, biasanya orang yang direkrut itu tokoh masyarakat atau pengurus RW. Selain merekrut warga pabrik juga memberikan “hadiah” bagi pengurus atau tokoh masyarakat setempat agar misi mereka dalam mendirikan pabrik terbantu. Kepentingan mereka terhadaap warga adalah agar warga mengijinkan atas berdirinya pabrik di tengah pemukiman tersebut.

Proses itu biasanya berjalan cukup panjang dan alot dengan berbagai bumbu konflik yang memang sudah di tanamkan oleh pihak pabrik dengan merekrut warga sebagai “tangan kanan” tadi. Seolah mereka sengaja memunculkan konflik itu agar di kemudian hari bila mana ada komplain warga atas gangguan yang ditimbulkan akan ada warga yang yang membela mereka.

Strategi itu cukup berhasil bukan saja dengan mulusnya misi mereka berjalan tapi juga terciptanya konflik warga yang berkepanjangan bahkan persaudaraan sering kali tergadaikan. Saling mencurigai antar warga dan tokoh masyarakat serta pengurus timbul disaat itu. Uang sogokan menjadi isu paling panas bahwa pengurus menerimanya sebagai pelicin, sementara warga terdekat yang paling merasakan dampak tidak mendapat ganti rugi yang sepadan.

Jujur, jika saat itu saya sudah berposisi sebagai RW belum tentu sanggup untuk menghadapi fitnah yang cukup besar itu. Sangat dilematis bagi seorang pengurus RW yang minim pengetahuan hukum tentang dinamika pabrik di pemukiman warga. Jika menerima uang kompensasi yang saat di bagikan warga tidaklah seberapa akan mendapat fitnah “ah uang kompensasi di tilep ku pak RW, yang di bagi cuma sedikit”. Jika menolak uang kompensasi pabrik, warga pasti akan berkomentar “pantesan pabrik cepet berdiri, Pak RW nya kalah dengan sogokan, uangnya di makan sendiri gak ada yang di bagi ke warga”.

Sangat dilematis, uang kompensasi itu diterima atau ditolak tetap saja fitnah itu datang, sementara tanpa semua itu pabrik akan terus di bangun dan berdiri diatas berbagai pelanggaran hukum yang kami tidak tahu harus kemana mengadu. yah, ini adalah fakta bahwa saya menemukan begitu banyak pelanggaran hukum dan sudah mengadu ke mana-mana tapi tidak pernah ada hasilnya. Syah-syah saja jika kemudian banyak orang berkomentar aparat pemerintah telah di sogok. Buktinya pemerintah dari tingkat kelurahan, kecamatan dan dinas terkait sudah datang tapi tidak mau untuk mengusutnya.

Pada akhirnya kami harus menerima kenyataan yang sering kami dengar dari aparat bahwa pabrik sudah terlanjur berdiri dan sekarang tinggal menyikapi bagaimana agar pabrik itu memberi kontribusi bagi masyarakat, toh dulu juga berdiri atas ijin masyarakat dan tidak akan bisa berdiri jika tidak ada ijin dari masyarakat setempat. Terbuktilah “politik adu domba” mereka telah berhasil dan saat ini kami harus memperjuangkan keinginan dan tuntutan warga dengan berbagai cara, kadang dengan cara dialog, kadang dengan cara preman pernah juga dengan pengerahan massa. Karena janji manis mereka tak semudah itu di tagih.

Dinamika yang paling sering terjadi adalah ketika harus ngotot agar warga yang ingin kerja bisa masuk di pabrik tersebut, dan membela jika mereka mau di PHK karena alasan yang menurut kami tidak bisa di tolelir sesuai dengan perjanjian Pabrik dengan warga ketika itu. Meskipun sudah dengan energi yang besar dari pihak pengurus kadang masih saja ada yang gagal, kegagalan memperjuangkan tuntutan itu yang kami data dan jika diakumulasikan sudah melebihi batas kesabaran kami, setiap saat warga akan sangat mudah dikerahkan untuk mengeruduk pabrik.

Hari ini kami sedang memperjuangkan 4 tuntutan, pertama: minta penerangan gang yang merata dari pabrik, kedua: menuntut pembenahan atas kebocoran sanitasi pabrik yang masuk ke halaman warga, ketiga: meminta janji pabrik untuk memberi lahan terbuka sebagai sarana umum, dan Keempat: membela satu warga kami yang akan di PHK dengan alasan yang tidak bisa kami tolelir. Satu-satunya PHK atas warga yang bisa kami terima adalah jika warga kami melakukan kriminal, selain itu akan kami bela “sampai titik darah penghabisan” (he.he. lebay).

Jika alasan PHK karena tidak kompeten di bidangnya kami akan meminta pindah bagian, jika di PHK karena menikah dengan sesama karyawan dan aturan tidak memperbolehkan satu keluarga bekerja di tempat yang sama kami minta salah satunya di pindah ke cabang yang lain. Jadi hanya satu alasan yang bisa kami terima, yaitu kriminalitas. selain alasan itu kami akan tetap membelanya, dalam kasus hari ini warga kami yang akan di PHK karena alasan tidak kompeten di pekerjaannya, kami tidak bisa lagi minta memindahkan dia ke bagian lain karena bagian pertamanan itu menurut kami adalah bagian paling mudah dan tidak ada resiko. Jadi pilihannya hanya satu, pertahankan satu orang warga atau pabrik berhadapan dengan seluruh warga yang akan kami kerahkan.

 

Bandung, 1 April 2017

Tags :